Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, foto : azka/hr

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan agar pelecehan seksual dan tindakan lain di luar Standar Oprasional Prosedur (SOP) kesehatan  tidak terjadi di Rumah Sakit (RS). Kementerian Kesehatan perlu memaksimalkan peran Badan Pengawas Rumah Sakit.

Ia menilai terjadinya tindakan pelecehan dan perbuatan lain di luar SOP akibat Badan Pengawas RS tidak bekerja maksimal. Jika ada aduan masyarakat terkait pelayanan RS yang tidak baik, maka Badan Pengawas RS bisa langsung mengambil tindakan penyelesaian masalah.

“Badan pengawas langsung membuat komite untuk menyelidiki aduan dan sanksi dilanjutkan ke dinas. Artinya fungsi badan pengawas ini tidak berjalan saat ini. Ini kurang dioptimalkan," papar Dede dalam keterangan persnya, Senin (29/1/2018).

Menurut Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, peran Badan Pengawas RS terbilang vital. Lewat badan ini pasien yang mengalami masalah dengan rumah sakit, bisa mengadu ke Badan Pengawas RS. Ia mengkritik lemahnya peran Badan Pengawas RS yang berada di bahwah naungan Kemenkes, menyusul insiden dugaan pelecehan seksual yang dilakukan perawat terhadap pasien di Surabaya.

Dari kasus dugaan pelecehan perawat ke pasien, Dede beranggapan lemahnya SOP di RS membuat masyarakat ragu dengan pelayanan kesehatan. Ia pun mencontohkan bentuk ketidaktaatan SOP, misalnya jika pasien dalam keadaan terbius, maka perawat tidak bisa sembarangan memasuki ruang inap pasien.

“Ini harus jelas SOP-nya. Kasus itu perawat masuk sendirian kan. Harus ada saksi. Nah SOP ini yang kami minta ke pemerintah agar dibuat jelas,” ungkap politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Komisi IX berencana akan melakukan rapat kerja membahas masalah ini. “Nanti kita juga panggil ke komisi, ingin tahu bagaimana peran pemerintah, rumah sakit, peran dinas kesehatan dalam melakukan fungsi pengawasan,” tutup Dede. (eko/sf)